Penjelasan Umum

1. JENIS LAYANAN PERIZINAN JASA TELEKOMUNIKASI

  1. Jasa Teleponi Dasar
  2. Jasa Nilai Tambah Teleponi
    1. Panggilan Premium
    2. Kartu Panggilan
    3. Pusat Layanan Informasi (Call Centre)
  3. Jasa Multimedia
    1. Jasa Akses Internet (Internet Service Provider)
    2. Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point)
    3. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
    4. Jasa Sistem Komunikasi Data
    5. Jasa Penyediaan Konten

2. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 315 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,  Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian  Komunikasi dan Informatika;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 979) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

3. PERSYARATAN

  1. Akta Pendirian Perusahaan, Perubahan Akte Perusahaan terakhir
  2. Pegesahan Akte Pendirian Perusahaan dari KemHukumHAM , Pengesahan/Surat Penerimaan Perubahan Akte Perusahaan dari KemHukum&HAM
  3. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
  5. Surat Domisili Perusahaan
  6. Surat Pernyataan Tidak Ada Pajak Terhutang
  7. Surat Pernyataan Kepemilikan Dana dari Bank
  8. Formulir Permohonan (Aspek Teknis, Aspek Keuangan, Aspek Pemasaran)
  9. Surat Pernyataan Isian
  10. Pernyataan/Laporan Susunan Kepemilikan Saham
  11. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham Izin Prinsip
  12. Pernyataan Hubungan Afiliasi
  13. Pakta Integritas
  14. Pernyataan Tidak mengubah Susunan Kepemilikan saham setelah mendapat Izin Penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50% (Izin prinsip Jasa Penyedia Konten tidak termasuk)
  15. Surat Permohonan Penetapan Short Code untuk Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Penyedia Konten (Hanya untuk izin prinsip Jasa Penyediaan Konten, Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik, Jasa Pusat Layanan Informasi/Call Center)
  16. RPTKA, IMTA, KITAS/KITAP (Jika menggunakan tenaga asing)

 

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

a.    Izin prinsip penyelenggaraan Jasa ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap.

b.   Perpanjangan Izin prinsip penyelenggaraan Jasa ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip lengkap.

c.    Izin penyelenggaraan Jasa ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja sejak surat keterangan laik operasi diterbitkan.

 

5. BIAYA

Perizinan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) yang diberikan kepada para Penyelenggara Telekomunikasi tidak dikenakan biaya.

6. LAIN-LAIN

PENYELENGGARAAN JASA MULTIMEDIA
 
Q: "Layanan Utama dan Komitmen pada penyelenggaraan Jasa Multimedia:"Komitmen Jasmul
Q: "Seperti apakah kriteria penilaian dari recana usaha penyelenggaaraan Jasa Akses Internet (ISP)?"1) Dari sisi profil perusahaan pembobotan dilakukan terhadap jumlah kepemilikan asset perusahaan dan jumlah SDM.

2) Dari rencana bisnis pembobotan dilakukan terhadap rencana cakupan wilayah layanan, rencana jumlah PoP, rencana kapasitas bandwidth internasional, dan pemasaran serta captive market perusahaan.

3) Dari rencana teknis, pembobotan dilakukan terhadap kejelasan rencana konfigurasi sistem yang akan dibangun, rencana fasilitas keamanan jaringan, serta rencana dan detail perangkat.

4) Dari rencana keuangan, pembobotan dilakukan terhadap feasibilitas rencana bisnis yang telah disampaikan dengan perhitungan proyeksi keuangan perusahaan.
Q: 'Seperti apakah kriteria penilaian dari recana usaha penyelenggaaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP)?"1) Dari sisi profil perusahaan pembobotan dilakukan terhadap jumlah kepemilikan asset perusahaan, jumlah SDM, dan cakupan jaringan yang telah dimiliki.

2) Dari rencana bisnis pembobotan dilakukan terhadap rencana lokasi PoP, rencana jumlah PoP, rencana kerjasama dengan penyelenggara tier-1 dalam 5 tahun, dan pemasaran serta captive market perusahaan.

3) Dari rencana teknis, pembobotan dilakukan terhadap kejelasan rencana konfigurasi sistem yang akan dibangun serta rencana fasilitas keamanan jaringan.

4)Dari rencana keuangan, pembobotan dilakukan terhadap feasibilitas rencana bisnis yang telah disampaikan dengan perhitungan proyeksi keuangan perusahaan.
Q: "Seperti apakah kriteria penilaian dari recana usaha penyelenggaaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik?"1) Dari sisi profil perusahaan pembobotan dilakukan terhadap jumlah kepemilikan asset perusahaan, jumlah SDM, dan Pengalaman perusahaan dalam industri telekomunikasi.

2) Dari rencana bisnis pembobotan dilakukan terhadap rencana kapasitas E1, rencana kerjasama internasional keberbagai negara, rencana kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi (public telephony) dalam 5 tahun, dan pemasaran serta captive market perusahaan.

3) Dari rencana teknis, pembobotan dilakukan terhadap kejelasan rencana konfigurasi sistem yang akan dibangun, rencana minutes call, rencana kebutuhan bandwidth, serta rencana dan detail perangkat.

4) Dari rencana keuangan, pembobotan dilakukan terhadap feasibilitas rencana bisnis yang telah disampaikan dengan perhitungan proyeksi keuangan perusahaan.
Q: "Seperti apakah kriteria penilaian dari recana usaha penyelenggaaraan Jasa Sistem Komunikasi Data?"1) Dari sisi profil perusahaan pembobotan dilakukan terhadap jumlah kepemilikan asset perusahaan, jumlah SDM, dan Pengalaman perusahaan dalam industri telekomunikasi.

2) Dari rencana bisnis pembobotan dilakukan terhadap rencana cakupan layanan dan pemasaran serta captive market perusahaan.

3) Dari rencana teknis, pembobotan dilakukan terhadap kejelasan rencana konfigurasi sistem yang akan dibangun, rencana fasilitas keamanan jaringan, serta rencana dan detail perangkat
4) Dari rencana keuangan, pembobotan dilakukan terhadap feasibilitas rencana bisnis yang telah disampaikan dengan perhitungan proyeksi keuangan perusahaan.
Q: "Seperti apakah kriteria penilaian dari recana usaha penyelenggaaraan Jasa Penyediaan Konten?"1) Dari sisi profil perusahaan tidak dilakukan pembobotan

2) Dari rencana bisnis pembobotan dilakukan terhadap:
 rencana sumber penyediaan konten;
 rencana lokasi fisik perangkat,
 kejelasan rencana SOP mekanisme penjelasan mengenai informasi awal, penawaran, notifikasi pendaftaran (aktivasi/registrasi), notifikasi berhenti berlangganan (deaktivasi/unregistrasi), serta mekanisme pendaftaran/registrasi, pemberian layanan sesuai mekanisme, dan penghentian berlangganan.
 Rencana kontak informasi pelanggan dan pengguna.

3) Dari rencana teknis, pembobotan dilakukan terhadap kejelasan rencana konfigurasi sistem yang akan dibangun.

4) Dari rencana keuangan, pembobotan dilakukan terhadap feasibilitas rencana bisnis yang telah disampaikan dengan perhitungan proyeksi keuangan perusahaan.

 

 
PENYELENGGARAAN JASA MULTIMEDIA JASA PENYEDIAAN KONTEN
Q: "Ruang Lingkup Jasa Penyediaan Konten"1) Penyelenggaraan jasa penyediaan konten adalah penyediaan konten yang disalurkan kepada pelanggan melalui semua jenis jaringan dan pembeban biaya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan (mekanisme berlangganan berbayar atau mekanisme tidak berlangganan berbayar).

2) Penyelenggaraan jasa penyediaan konten adalah penyediaan konten yang disalurkan kepada pelanggan hanya melalui jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas tanpa ada pembeban biaya (mekanisme berlangganan tidak berbayar atau mekanisme tidak berlangganan tidak berbayar).
Q: "Ketentuan penyelenggara jaringan sebagai penyelenggara Jasa Penyediaan Konten"1) Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten tidak melekat kepada izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan.

2) Penyelenggara jaringan bergerak seluler dan atau jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten untuk dapat menyelenggarakan jasa penyediaan konten sendiri.
Q: 'Ketentuan kerja sama antara penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dan penyedia konten asing (berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)"1) Penyelenggara jasa penyediaan konten dapat melakukan kerjasama dengan penyedia konten asing.

2) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dapat melakukan kerjasama dengan penyedia konten asing sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2) PM.21/2013, dengan catatan penyelenggara jaringan harus mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten untuk dapat menyalurkan jasa penyediaan konten tersebut.

3) Perjanjian kerjasama antara penyelenggara jasa penyediaan konten dengan penyedia konten asing wajib dilakukan secara tertulis dan memenuhi ketentuan minimal sebagaimana pada Pasal 8 PM.21/2013.

4) Penyedia konten asing yang melakukan kerjasama dengan penyedia konten dalam negeri wajib memberikan surat pernyataan tertulis untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

5) Bagi penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang memiliki kerjasama dengan wajib melaporkan perjanjian kerjasama dan surat pernyataan tertulis sebagaimana poin 3) dan 4) diatas.
Q: "Ketentuan tarif premium dalam penyelenggara undian berhadiah"Ketentuan tarif premium dalam penyelenggara undian berhadiah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PM.21/2013 Pasal 13 ayat (4) yaitu “Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten berisi hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan mengenai penyelenggaraan produk berhadiah”.

Ketentuan pengumpulan uang dan barang ataupun penyelenggara undian dimaksud telah diatur melalui UU No.22/1954 tentang Undian dan UU No.9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, dengan Kementerian Sosial sebagai regulator.
Q: "Tarif dan Pembebanan Biaya pada Jasa Penyediaan Konten"1) Biaya layanan data untuk mengakses konten adalah terpisah dari biaya jasa penyediaan konten.

2) Pembebanan biaya pada mekanisme berlangganan berbayar, dikenakan satu kali pada setiap periode awal berlangganan. Jika periode berlangganan akan berakhir, pengguna harus diberikan notifikasi serta pilihan untuk melakukan perpanjangan layanan atau berhenti berlangganan dari layanan tersebut (tidak diperkenankan auto renewal).
Q: "Penetapan Kode Akses pada Jasa Penyediaan Konten"1) Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional, nomor akses jasa penyediaan konten menggunakan format 5 (lima) digit dengan prefix angka 9. Nomor akses jasa penyediaan konten eksisting yang masih menggunakan format 4 (empat) digit harus menyesuaikan dengan penambahan prefix angka 9 di depan nomor eksisting.

2) Pengguna dan calon pengguna nomor kode akses jasa penyediaan konten harus mengajukan permohonan penetapan nomor akses dengan surat resmi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kode Akses yang diminta harus sesuai dengan format yang telah ditetapkan pada butir f.1.

3) Permohonan penetapan nomor kode akses paling banyak 1 (satu) nomor per jenis mekanisme penyediaan konten. Tambahan penetapan nomor akses untuk jenis mekanisme yang sama dapat diberikan setelah melalui proses evaluasi.

4) USSD (Unstructured Suplementary Service Data) dan UMB (USSD Menu Browser) dapat digunakan untuk mengakses layanan jasa penyediaan konten, dan hanya diberikan oleh penyelenggara jaringan kepada penyelenggara jasa penyediaan konten yang telah memiliki Izin Prinsip dan atau Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten. Penggunaan USSD dan UMB tidak memerlukan penetapan dari Dirjen PPI. Dalam hal notifikasi kepada pengguna menggunakan pesan singkat yang menampilkan identitas pengirim menggunakan nomor pendek maka penggunaan identitas nomor pendek tersebut harus dimintakan penetapan dari Dirjen PPI.
Q: "Proses Permohonan Izin Prinsip Jasa Penyediaan Konten"1) Perizinan dilakukan online
Permohonan izin prinsip dilakukan seluruhnya melalui website http://dittel.kominfo.go.id/. Informasi terkait tahapan perizinan, serta format dan dokumen yang dibutuhkan dapat diperoleh dari website dimaksud.

2) Kepemilikan modal asing
Sesuai Perpres RI No.39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, maksimal kepemilikan modal asing untuk penyelenggara jasa multimedia jasa penyedia konten adalah sebesar 49% (jasa multimedia lainnya) atau maksimal 65% untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi.
Q: "Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) Jasa Penyediaan Konten"1) Proses ULO dilakukan secara self-assessment oleh calon penyelenggara jasa penyediaan konten dan hasilnya dilaporkan kepada Dirjen PPI.

2) Panduan dan dokumen untuk self assesment ULO diperoleh melalui website http://dittel.kominfo.go.id/

3) Proses ULO wajib dilakukan dalam hal terjadi:
a. permohonan izin penyelenggaraan
b. penambahan dan/atau perubahan nomor akses
c. perubahan/penambahan mekanisme layanan, serta
d. perpindahan lokasi server.

4) Untuk jenis layanan baru yang tidak merubah mekanisme layanan, penyelenggara jasa penyediaan konten cukup melaporkan hasil UAT (User Acceptance Test) dengan penyelenggara jaringan dan tidak perlu dilakukan pengulangan proses ULO. Hasil UAT dilaporkan kepada Dirjen PPI dengan tembusan Direktur Telekomunikasi dan Direktur Pengendalian Pos dan Informatika.
Q: "Kewajiban Pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi USO1) Pemenuhan kewajiban BHP Telekomunikasi dan Kontribusi USO penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilakukan melalui penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas, yang dapat dilakukan per triwulan atau per semester dengan batas waktu paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

2) Penyelenggara Jaringan diwajibkan untuk membuat suatu akun khusus pada Laporan Keungan yang memuat pendapatan penyediaan konten sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran ini.

3) Pendapatan penyediaan konten tertuang dalam rincian buku besar (general ledger detail) atau sub buku besar (sub ledger) yang memunculkan nama dan kode akses dari masing-masing penyedia konten sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Edaran ini.

4) Penetapan pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi dan Kontribusi USO penyelenggara konten tertuang dalam berita acara penetapan BHP Telekomunikasi/Kontribusi USO sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian antara petugas pencocokan dan penelitian dan penyelenggara jaringan berdasarkan laporan keuangan penyelenggara jaringan.

*) Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Unit terkait langsung (Dit. Pengendalian Pos dan Informatika atau BP3TI)
Q: "Pengawasan dan penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten"1) Penyelenggara jasa penyediaan konten wajib mematuhi ketentuan penyelenggaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten wajib memberikan laporan Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) secara berkala setiap tahun. Pengawasan BRTI dijalankan oleh Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
Q: "Kewajiban Penyimpanan Data"1) Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dan penyelenggara jaringan sebagai mitranya wajib menyimpan data rekaman transaksi dan trafik Konten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, semua server konten harus berada di wilayah Indonesia, (seluruh data, tidak hanya server data pelanggan).

3) Dalam hal server konten yang disalurkan dari penyedia konten asing berada diluar wilayah Republik Indonesia, wajib dilakukan mirroring. Ketentuan penempatan server tersebut wajib tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten Dalam Negeri dengan Penyedian Konten Asing dan dilengkapi surat pernyataan. Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten yang telah menyelenggarakan layanannya wajib menyesuaikan.