Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar dengan menggunakan teknologi circuit switched atau teknologi lainnya.
Pelaku Usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):

1. 61100 - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel.
2. 61200 - Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel.

Pelaku usaha harus memiliki izin Jaringan Telekomunikasi (jaringan tetap lokal berbasis circuit switched, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, jaringan tetap sambungan internasional, jaringan bergerak seluler, jaringan bergerak satelit, dan/atau jaringan bergerak terestrial radio trunking)

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun menyediakan kapasitas layanan sebesar:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia setara 1 E1 atau setara 30 Satuan Sambungan Telepon (SST)
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya dapat menambah kapasitas layanan.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lim) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi, harus memperoleh Penetapan Penomoran Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan Penomoran Telekomunikasi merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
3. Dalam hal tidak membutuhkan Penetapan Penomoran Telekomunikasi, menyampaikan surat pernyataan (unduh format Surat Pernyataan).

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar dengan menggunakan teknologi circuit switched atau teknologi lainnya.

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61300 Aktivitas Telekomunikasi Satelit.

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun menyediakan kapasitas layanan sebesar:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia setara 1 E1 atau setara 30 Satuan Sambungan Telepon (SST)
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya dapat menambah kapasitas layanan.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lim) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi, harus memperoleh Penetapan Penomoran Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan Penomoran Telekomunikasi merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
3. Dalam hal tidak membutuhkan Penetapan Penomoran Telekomunikasi, menyampaikan surat pernyataan (unduh format Surat Pernyataan).

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar dengan menggunakan teknologi circuit switched atau teknologi lainnya.

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61300 Aktivitas Telekomunikasi Satelit.

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun menyediakan kapasitas layanan sebesar:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia setara 1 E1 atau setara 30 Satuan Sambungan Telepon (SST)
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya dapat menambah kapasitas layanan.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lim) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi, harus memperoleh Penetapan Penomoran Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan Penomoran Telekomunikasi merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
3. Dalam hal tidak membutuhkan Penetapan Penomoran Telekomunikasi, menyampaikan surat pernyataan (unduh format Surat Pernyataan).

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar dengan menggunakan teknologi circuit switched atau teknologi lainnya.

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61300 Aktivitas Telekomunikasi Satelit.

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun menyediakan kapasitas layanan sebesar:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia setara 1 E1 atau setara 30 Satuan Sambungan Telepon (SST)
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya dapat menambah kapasitas layanan.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lim) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Dalam hal Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi, harus memperoleh Penetapan Penomoran Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan Penomoran Telekomunikasi merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
3. Dalam hal tidak membutuhkan Penetapan Penomoran Telekomunikasi, menyampaikan surat pernyataan (unduh format Surat Pernyataan).

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan .................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61922 Internet Service Provider.

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun menyediakan kapasitas layanan sebesar:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah menyediakan kapasitas layanan paling sedikit sebesar 10 Mbps untuk Layanan Akses Internet (ISP) tanpa melalui Satelit; atau
2. Tahun pertama (awal operasi) adalah menyediakan kapasitas layanan paling sedikit sebesar 2 Mbps untuk Layanan
3. Akses Internet (ISP) melalui Satelit.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lim) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)
Beberapa catatan mengenai Konfigurasi Sistem:

1. Buat lah konfigurasi seminimal mungkin : jumlah perangkat, jumlah lokasi, jumlah PKS.
2. Konfigurasi digambarkan dari NAP hingga Dummy Client.
3. Sebutkan nama penyedia NAP, Jartup dan Jartaplok (jika ada).
4. Detailkan merek dan tipe seluruh perangkat.
5. Detailkan media yang digunakan (FO/Wireless 2.4/Wireless 5.8/dll) dan penyedianya.
6. Cantumkan alamat lengkap seluruh lokasi hingga Kota/Kab dan Propinsi.
7. Konfigurasi mencantumkan untuk tahun pertama yang dilakukan Uji Laik Operasi (ULO).
8. Dummy Client dengan mengunakan media akses radio cukup dilokasi yang sama dengan kantor (perangkat radio pemancar dan penerima dipasang dilokasi yang sama).
9. Dummy Client dengan menggunakan media akses FO cukup dilokasi yang sama dengan kantor, namun wajib memiliki PKS dengan penyelenggara jartaplok.

Contoh Konfigurasi Sistem:

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Pengalokasian Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous System Number/AS Number) kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Akses Internet (ISP) melalui Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional; atau
2. Dapat menggunakan alokasi (Internet Protocol Address) dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous System Number/AS Number) yang dialokasikan dari penyelenggara Layanan Gerbang Akses Internet (NAP) - (Catatan : Tercantum dalam PKS dengan NAP untuk IP Address dan AS Number yang dialokasikan).

1. Dapat dilakukan secara sendiri.

2. Dapat dilakukan secara kelompok dengan Penyelenggara ISP lainnya (Konsorsium), dengan ketentuan:

Ketentuan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan NAP


1. Perjanjian Kerjasama memuat alokasi besaran kapasitas bandwidth dari masing-masing anggota konsorsium.
2. Salah satu Penyelenggara ISP bertindak sebagai ketua konsorsium.
3. Penyelenggara ISP dari anggota konsorsium dapat melakukan keterhubungan langsung dengan Penyelenggara NAP.
4. Ketua konsorsium dapat melakukan keterhubungan antara Penyelenggara NAP ke Penyelenggara ISP lainnya yang menjadi anggota konsorsium
5. Pembayaran setiap anggota konsorsium Penyelenggara ISP dapat dibayarkan melalui ketua konsorsium atau secara langsung kepada Penyelenggara NAP.
6. Pembayaran setiap anggota konsorsium melalui ketua konsorsium bukan merupakan pendapatan penyelenggaraan telekomunikasi bagi ketua konsorsium dan dicatat dalam akun tersendiri.

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan .................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61922 Internet Service Provider.

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun berupa penyediaan Pusat Pelayanan Pelanggan di tingkat Kota/Kabupaten.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

1. Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lima) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO). Untuk Perangkat yang digunakan

Contoh Konfigurasi Sistem Layanan Jasa Sistem Komunikasi Data Internet of Things (IoT):

Contoh Konfigurasi Sistem Layanan Jasa Sistem Komunikasi Data Virtual Private Network (VPN):

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan .................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61923 Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun berupa jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Penyedia Konten Independen, yaitu:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalahpaling sedikit terdapat 2 PKS.
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya wajib menambah jumlah perjanjian kerjasama (PKS) dengan akumulasi jumlah PKS pada akhir tahun kelima adalah paling sedikit 7 PKS.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lima) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan .................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61924 Jasa Interkoneksi Internet (NAP).

Telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup dengan komitmen yang sudah terbangun berupa Rute Domestik dan Rute Internasional (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019)

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun terdiri dari:

1. Lokasi Ketersambungan simpul jasa (node) Layanan Gerbang Akses Internet:
• Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia 2 node di 2 propinsi yang berbeda.
• Tahun kedua sampai dengan seterusnya wajib menambah lokasi node dengan akumulasi lokasi yang tersedia pada akhir tahun kelima adalah paling sedikit 10 node di 10 propinsi yang berbeda
2. Kapasitas Layanan Bandwidth Domestik:
• Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia 1 Gbps.
• Tahun kedua sampai dengan seterusnya dapat menambah kapasitas layanan
3. Kapasitas Layanan Bandwidth Internasional:
• Tahun pertama (awal operasi) adalah tersedia minimal 10 Gbps.
• Tahun kedua sampai dengan seterusnya wajib menambah kapasitas layanan Bandwidth Internasional dengan akumulasi kapasitas yang tersedia pada akhir tahun kelima adalah paling sedikit 20 Gbps.

unduh Format Dokumen Rencana Usaha/Business Plan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem dan perangkat yang merepresentasikan pengembangan rencana usaha sesuai komitmen layanan penyelenggaraan 5 (lim) tahun, dimana komitmen pada tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

Contoh Konfigurasi Sistem:

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Kepemilihan dana dari bank minimal 5% dari total investasi 5 Tahun.
2. Susunan kepemilikan saham dengan 2 (dua) tingkat diatas perusahaan pelaku usaha.
3. Tidak akan merubah kepemilikan saham selama belum menuhi 50% komitmen selama 5 tahun.
4. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
5. Menyampaikan data valid dan benar.
6. Surat Pernyataan tidak memiliki kewajiban PNBP terhutang.
7. Surat Pernyataan direksi, pengurus, dan/atau badan hukum tidak ditetapkan daftar hitam.

unduh Format Dokumen Surat Pernyataan

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Panggilan Premium (Premium Call) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan..........................................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61911 Jasa Panggilan Premium (Premium Call).

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun menyediakan kapasitas layanan sebesar:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia setara 1 E1 atau setara 30 Satuan Sambungan Telepon (SST)
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya dapat menambah kapasitas layanan.

unduh Format Dokumen Komitmen Layanan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem yang merepresentasikan keterhubungan antar sistem sesuai komitmen layanan tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

unduh Format Dokumen Konfigurasi Sistem

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Konten SMS Premium adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan..........................................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61912 Jasa Konten SMS Premium.

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun berupa jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Penyelenggara Konten Indepneden, yaitu::

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit terdapat 2 PKS.
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya wajib menambah jumlah perjanjian kerjasama (PKS) dengan akumulasi jumlah PKS pada akhir tahun kelima adalah paling sedikit 7 PKS.

unduh Format Dokumen Komitmen Layanan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem yang merepresentasikan keterhubungan antar sistem sesuai komitmen layanan tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

Contoh Konfigurasi Sistem:

unduh Format Dokumen Konfigurasi Sistem

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history pemesanan dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Panggilan Premium (Premium Call) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan..........................................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61911 Jasa Panggilan Premium (Premium Call).

Komitmen Layanan Penyelenggaraan 5 (lima) Tahun menyediakan kapasitas layanan sebesar:

1. Tahun pertama (awal operasi) adalah paling sedikit tersedia setara 1 E1 atau setara 30 Satuan Sambungan Telepon (SST)
2. Tahun kedua sampai dengan seterusnya dapat menambah kapasitas layanan.

unduh Format Dokumen Komitmen Layanan

Dokumen memuat informasi konfigurasi sistem yang merepresentasikan keterhubungan antar sistem sesuai komitmen layanan tahun pertama yang akan dilakukan Uji Laik Operasi (ULO)

unduh Format Dokumen Konfigurasi Sistem

1. Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history dan transaksi yang dilakukan melalui marketplace.
3. Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.

1. Lampirkan bukti KSWP dapat berupa capture dari akun iKSWP yang dimiliki.
2. Format file yang disampaikan dalam bentuk pdf.

1. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) merupakan kewenangannya di Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
2. Penetapan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Uji Laik Operasi.

Penyelenggaraan Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan layanan .................

Pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 61994 Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi.

Pelaku Usaha dapat berupa Perseorangan atau Badan Usaha.

1. Memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pelaku Usaha yang memiliki Izin Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
2. Memenuhi ketentuan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku

1. Menggunakan merk dagang Penyelenggara Jasa
2. Telekomunikasi (boleh melakukan co -branding)
3. Memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
4. Penagihan (billing) mencantumkan merek dagang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
5. Seluruh pendapatan menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
6. Dalam hal Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi berbasis Protokol Internet,
7. wajib menggunakan IP Address dan AS Number milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

1. Pihak Reseller adalah orang atau badan usaha.
2. Satuan/paket produk layanan jasa telekomunikasi sesuai dengan yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna.
3. Dapat menjual kembali layanan jasa telekomunikasi kepada pengguna akhir
4. Dapat melakukan branding, pemasaran, penjualan, kontrak berlangganan, pelayanan pelanggan, penagihan, dan/atau penerimaan pembayaran dari pelanggan.
5. Melakukan pencatatan terpisah atas seluruh pendapatan dan melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.

Peraturan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

1. Menetapkan dan bertanggung jawab atas satuan/paket dan harga produk.
2. Memutuskan kerja sama jual kembali jasa telekomunikasi dalam hal: Reseller tidak melakukan pencatatan terpisah dan tidak melaporkannya kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atas seluruh pendapatan jasa jual Kembali; dan/atau reseller melanggar
3. ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.
4. Melaporkan kerja sama jual Kembali jasa telekomunikasi pada laporan penyelenggaraan tahunan