dittel.kominfo.go.id

Undang Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuesnsi Radio dan Orbit Satelit
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Rerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Prinsip Utama Telekomunikasi Khusus

Non-Komersil

.................................................................................................................................................................................................
“Pintu Darurat”

.................................................................................................................................................................................................
Closed User

.................................................................................................................................................................................................
Perangkat Bersertifikat

.................................................................................................................................................................................................
Memiliki Izin Stasiun Radio apabila Menggunakan Frekuensi Radio

.................................................................................................................................................................................................

Ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.
Dalam hal terjadi keadaan bahaya di daerah layanannya, penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memberikan bantuan layanan telekomunikasi untuk peringatan dini, komando dan pengendalian penanggulangan keadaan bahaya; dan/atau penyampaian berita dan/atau informasi kepada masyarakat setempat.
Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi khusus meliputi:

a.	Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Telsus. Evaluasi Tahunan dan Evaluasi Menyeluruh 5 (Lima) Tahun.
b.	Pengenaan Sanksi atas Pelanggaraan oleh Penyelenggara Telsus.

Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.	menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi khusus;
b.	mengembalikan Perizinan Berusaha apabila Jaringan Telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi
c.	kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus dilarang untuk:

a.	menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
b.	menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan
c.	memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri dilakukan untuk keperluan:

Larangan dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pertahanan Negara merupakan penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk, dan kegunaannya diperuntukkan khusus bagi keperluan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta untuk keperluan keamanan negara yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Penyiaran

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Penyiaran merupakan penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran guna memenuhi kegiatan penyiaran.

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Penyiaran wajib membangun sendiri jaringan sebagai sarana pemancaran dan sarana transmisi untuk keperluan penyiaran dan dilarang menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya.

Ketentuan Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Penyiaran diatur tersendiri dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus unuk Keperluan Perseorangan

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus oleh Keperluan Perseorangan tidak memerlukan Izin Prinsip.
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Perseorangan, berupa

a.	Izin Amatif Radio (IAR)
a.	Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP)

Penerbitan Izin Amatif Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat, Pos dan Informatika

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus unuk Keperluan Dinas Khusus

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus oleh Keperluan Dinas Khusus tidak memerlukan Izin Prinsip.
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Dinas Khusus, berupa Izin Stasiun Radio (ISR)
Penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat, Pos dan Informatika

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah melalui tahapan:

Izin Prinsip
Uji Laik Operasi (ULO)
Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Badan Hukum ditetapkan melalui tahapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yaitu berupa: Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha.

Penentuan Kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Contoh Penentuan Kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus melalui Identifikasi Penggunaan Kanal Frekuensi Radios

Contoh Penentuan Kewajiban Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus melalui Identifikasi Penggunaan Kanal Frekuensi Radio yang Wajib Memiliki Izin Telekomunikasi Khusus

Contoh Penggunaan Frekuensi Radio dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Perizinan Usaha Berbasis Resiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha

Online Single Submission (OSS)

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha dalam pengajuan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Pada Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang keseluruhannya tingkat resikonya tinggi pilihan jenis proyek kategorinya adalah utama. Ketentuan Perka BKPM 4 Tahun 2021, pasal 30 ayat (3): ‘Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada Data Pelaku Usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.’ Bagi Pelaku Usaha yang mengajukan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (baru) bila terdapat pertanyaan “Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?” WAJIB DIJAWAB BELUM

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Berikut adalah pemetaan antara KBLII, Jenis Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Tingkat Risikonya:

Kode KBLI	Judul KBLI	Jenis Perizinan Jasa Telekomunikasi	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha
61992	Aktivitas Telekomunikas Khusus untuk Keperluan Sendiri	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum	Tinggi	NIB dan Izin Berusaha

Biaya Pemrosesan Perizinan Berusaha

Dokumen Rencana Penyelenggaraan

Surat Maksud, Tujuan dan Alasan membangun Telekomunikasi Khusus

Berisi penjabaran mengenai urgensi dalam menyelenggaraan telekomunikasi khusus yang berkaitan dengan syarat penyelenggaraan telekomunikasi khusus diantaranya: alasan kenapa keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi, lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi, dan/atau kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

unduh Format Surat Maksud, Tujuan dan Alasan membangun Telekomunikasi Khusus
Dokumen Konfigurasi Sistem dan Teknologi jaringan yang dibangun

Memuat informasi nama perangkat, alamat lengkap lokasi perangkat (kel, kec, kota/kab dan prov) dan keterangan frekuensi radio yang digunakan sesuai dengan ISR (jika menggunakan spektrum frekuensi radio) serta dengan jelas menggambarkan keterhubungan sistem yang dibangun dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus sesuai dengan jenis media transmisi yang digunakan.

unduh Format Dokumen Konfigurasi Sistem dan Teknologi jaringan yang dibangun

Dokumen Data Cakupan Wilayah Layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Data cakupan wilayah layanan harus sesuai dengan data yang tercantum dalam konfigurasi jaringan (media transmisi yang digunakan), yaitu:

a.	Kawat/Serat Optik
b.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional
c.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Trunking
d.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Data
e.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Satelit

unduh Format Dokumen Data Cakupan Wilayah Layanan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Dokumen Daftar Perangkat, Bukti Kepemilikan Perangkat dan Sertifikat Perangkat yang digunakan

Data cakupan wilayah layanan harus sesuai dengan data yang tercantum dalam konfigurasi jaringan (media transmisi yang digunakan), yaitu:

a.	Dokumen Daftar Perangkat, disampaikan:
	i.	Media Transmisi Serat Optik paling sedikit memuat perangkat aktif yang terdapat di node berupa Switch, Router, OLT/GPON (menyesuaikan teknologi yang digunakan)
	ii.	Data Perangkat Media Transmisi Spektrum Frekuensi Radio yang diisi sesuai dengan Konfigurasi Jaringan yang dibangun (untuk semua merek dan tipe perangkat):
	iii.	Sistem Komunikasi Radio Konvensional dengan Repeater/Sistem Komunikasi Radio Trunking paling sedikit memuat perangkat Repeater/Base Station
	iv.	Sistem Komunikasi Radio Konvensional Point to Point paling sedikit memuat perangkat Handy Talky, Base Station dan Mobile Unit
	v.	Sistem Komunikasi Data (Radio Microwave Link) paling sedikit memuat perangkat Radio Link yang digunakan
	vi.	Sistem Komunikasi Data (Telemetri/SCADA) paling sedikit memuat perangkat Master dan Remote Scada yang digunakan.
b.	Dokumen Bukti Kepemilikan Perangkat, disampaikan:
	i.	Dokumen memuat informasi bukti kepemilikan perangkat berdasarkan daftar list perangkat yang disampaikan dapat berupa invoice beserta faktur pajaknya dan/atau bukti kepemilikan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
	ii.	Untuk pembelian yang dilakukan secara online melalui marketplace, bukti dukung yang dilampirkan dapat berupa bukti history
	iii.	Dalam pembelian perangkat pastikan pembelian dilakukan a.n perusahaan.
	iv.	Surat pernyataan bermaterai dari direksi yang bertanggung jawab yang menyatakan bahwa benar perangkat tersebut milik badan hukum jika terdapat perangkat yang sudah tidak ditemukan invoice dan faktur pajak
c.	Dokumen Bukti Kepemilikan Perangkat, disampaikan:
	i.	Salinan sertifikat perangkat yang diterbitkan oleh Ditjen SDPPI untuk semua merek dan tipe perangkat.

unduh Format Dokumen Daftar Perangkat, Bukti Kepemilikan Perangkat dan Sertifikat Perangkat yang digunakan

Dokumen Rencana Penyelenggaraan

Surat Pernyataan Pengembalian Izin Apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi
Surat Pernyataan Data yang disampaikan valid dan benar
Surat Pernyataan Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara

unduh Format Surat Pernyataan

Bukti Ketidaksanggupan dari Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunkasi

Dalam hal terdapat Penyelenggaraan jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan, dan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi tidak dapat menyediakan layanan yang dibutuhkan.
Diperlukan dalam hal terdapat Penyelenggara Jasa atau Jaringan Telekomunikasi di wilayah layanan (Kota/Kab) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus berada.
Dalam hal terdapat penyelenggara jasa atau jaringan telekomunikasi di wilayah layanan (kota/kab) penyelenggaraan telekomunikasi khusus berada, silakan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi lainnya yang ada dalam hal sudah ada penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi di wilayah layanan dimana dilakukan penyelenggaraan komunikasi radio sendiri. Dalam hal penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi tersebut tidak dapat menyediakan layanan komunikasi sesuai dengan yang dibutuhkan, agar dilampirkan dengan jelas melalui bukti hasil koordinasi baik berupa risalah rapat, email dan/atau surat pendukung.
Untuk calon penyelenggara telekomunikasi khusus yang menggunakan komunikasi radio, dapat melihat cakupan wilayah layanan penyelenggara radio trunking di tautan sebagai berikut.
Dokumen disampaikan dalam bentuk File PDF Max: 5 MB.

Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR)

Disampaikan dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dokumen ISR yang diupload adalah 1 bundle salinan ISR sesuai dengan jumlah perangkat radio yang digunakan untuk setiap frekuensi yang digunakan.
Semua Dokumen ISR atas frekuensi yang diguanakan harus sesuai dengan Konfigurasi Jaringan yang disusun.

Izin Galian dari Pemerintah Daerah/Kementerian terkait

Disampaikan dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum membangun jaringan kawat/serat optik dengan jalur yang melintasi jalan umum.
Dalam hal tidak membangun jaringan kawat/serat optik, harap membuat surat keterangan dari penanggung jawab yang menyatakan bahwa tidak ada izin galian dalam kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi khusus

Alur Proses Perizinan Berusaha

Permohonan izin terlebih dahulu memperoleh NIB dengan KBLI yang sesuai melalui https://oos.goid.
Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan melalui Sistem Perizinan Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui https://layanan.kominfo.go.id.
Petugas perizinan Direktorat Telekomunikasi melalukukan evaluasi/verifikasi persyaratan setelah persyaratan disampaikan secara lengkap.
Pemohon menyampaikan permohonan ULO melalui sistem perizinan Direktorat Telekomunikasi Kemkominfo setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai.
Pemohon memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) melalui Sistem Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah dinyatakan lulus Uji Laik Operasi (ULO)
Perizinan berusaha (dalam bentuk izin untuk KBLI dengan risiko tinggi dan dalam bentuak sertifikat yang terverifikasi untuk KBLI dengan risiko menengah tinggi) yang ditandatangani oleh Menteri Investasi atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika diterbitkan melalui https://oss.go.id

Jangka Waktu Penyelesaian Proses Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Notifikasi hasil evaluasi persyaratan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.

Izin Prinsip Telekomunikasi Khusus

Surat Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dari Pimpinan Instansi Pemerintah

Dokumen Maksud Tujuan dan Alasan untuk Menyelenggarakan Telekomunikasi Khusus

Penjabaran urgensi dalam menyelenggaraan telekomunikasi khusus yang berkaitan dengan syarat penyelenggaraan telekomunikasi khusus diantaranya:

a.	Keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi;
b.	Lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi; dan/atau
b.	Kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

unduh Format Dokumen Maksud Tujuan dan Alasan untuk Menyelenggarakan Telekomunikasi Khusus

Dokumen Konfigurasi sistem dan teknologi yang akan dibangun pada masa Izin Prinsip

Memuat informasi nama perangkat, alamat lengkap lokasi perangkat (kel, kec, kota/kab dan prov) dan keterangan frekuensi radio yang digunakan sesuai dengan ISR (jika menggunakan spektrum frekuensi radio) serta dengan jelas menggambarkan keterhubungan sistem yang dibangun dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus sesuai dengan jenis media transmisi yang digunakan.

unduh Format Dokumen Konfigurasi sistem dan teknologi yang akan dibangun pada masa Izin Prinsip

Dokumen Data Komitmen Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Data cakupan wilayah layanan harus sesuai dengan data yang tercantum dalam konfigurasi jaringan (media transmisi yang digunakan):

a.	Kawat/Serat Optik
b.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional
c.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Radio Trunking
d.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Data
e.	Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Satelit

unduh Format Dokumen Data Komitmen Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR)

Disampaikan dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dokumen ISR yang diupload adalah 1 bundle salinan ISR sesuai dengan jumlah perangkat radio yang digunakan untuk setiap frekuensi yang digunakan.
Semua Dokumen ISR atas frekuensi yang diguanakan harus sesuai dengan Konfigurasi Jaringan yang disusun.

Struktur organisasi dan Dasar Hukum Pembentukan K/L/D/I

Struktur Organisasi menunjukkan nomenklatur dari Instansi Pemerintah (K/L/D/I) yang mengajukan Izin dan melampirkan Dasar Hukum Pembentukan K/L/D/I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pernyataan

Surat Pernyataan Pengembalian Izin Apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi
Surat Pernyataan Data yang disampaikan valid dan benar

unduh Format Surat Pernyataan

Alur Proses Perizinan Berusaha

Permohonan izin terlebih dahulu memperoleh NIB dengan KBLI yang sesuai melalui https://oos.goid.
Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan melalui Sistem Perizinan Kementrian Komunikasi dan Informatika melalui https://layanan.kominfo.go.id.
Petugas perizinan Direktorat Telekomunikasi melalukukan evaluasi/verifikasi persyaratan setelah persyaratan disampaikan secara lengkap.
Pemohon menyampaikan permohonan ULO melalui sistem perizinan Direktorat Telekomunikasi Kemkominfo setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai.
Pemohon memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) melalui Sistem Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah dinyatakan lulus Uji Laik Operasi (ULO)
Perizinan berusaha (dalam bentuk izin untuk KBLI dengan risiko tinggi dan dalam bentuak sertifikat yang terverifikasi untuk KBLI dengan risiko menengah tinggi) yang ditandatangani oleh Menteri Investasi atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika diterbitkan melalui https://oss.go.id

Jangka Waktu Penyelesaian Proses Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Notifikasi hasil evaluasi persyaratan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.