arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 serta menindaklanjuti usulan data desa blankspot dan lemah sinyal seluler 4G dari Pemerintah Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan tugas untuk meningkatkan cakupan konektivitas jaringan bergerak seluler.
Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Telekomunikasi (Ditjen PPI) bersama-sama dengan Penyelenggara Seluler dan Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi data blankspot sinyal lemah dalam mengupayakan meningkatkan dan memperluas layanan internet berbasis teknologi 4G yang ada di wilayah komersial.
Dalam pembukaan rapat yang dibuka oleh Aju Widya Sari, selaku Direktur Telekomunikasi menyatakan, terus berupaya untuk memperluas cakupan wilayah layanan telekomunikasi "Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pembina di sektor telekomunkasi saat ini sedang berupaya untuk terus memperluas cakupan wilayah layanan mobile broadband dan fixed broadband agar layanan telekomunikasi dapat dinikmati secara merata di seluruh pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Melalui signal.kominfo.go.id/data, Direktorat Telekomunikasi sebanyak 47 Pemerintah Kabupaten dan Kota telah mengajukan 1.020 titik usulan blankspot dan lemah sinyal. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan analisis terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menentukan solusi yang tepat bagi permasalahan sinyal yang ada di wilayah yang diusulkan.
Direktur Telekomunikasi, menyadari bahwa terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam upaya memperluas cakupan sinyal seluler 4G di berbagai wilayah di Indonesia namun dengan adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder optimis bahwa penongkatan dan perluasan layanan internet berbasis teknologi 4G dapat terlaksana dengan baik.
Pada kegiatan Rapat singkronisasi Data wilayah blankspot seluler 4G di Bandung dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Juli 2023 dengan menghadirkan narasumber dari PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Tbk, PT Smart Telecom, dan sebagai peserta Kepala Dinas Kominfo 29 Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pejabat dan staf Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI, Kemenkominfo.