Pelayanan Penomoran Telekomunikasi Dan Informatika

Penomoran Telekomunikasi dan Informatika

Pelayanan di bidang Penomoran Telekomunikasi dan Informatika meliputi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, seta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penomoran telekomunikasi dan informatika, serta penetapan penomoran telekomunikasi.

Tim Penomoran Telekomunikasi

Pelayanan Penomoran Telekomunikasi Tahun 2021

Total Pemohon	50
Nomor Baru	50
Nomor Tambahan	115
Penyesuaian Penetapan	40
Pengembalian Nomor	25

Data Per ... ..... 2023

Alokasi Penomoran Telekomunikasi Non Blok Nomor

NDC	38	Kode Akses Call Center	660
ISPC	41	Kode Akses Call Card	34
SPC	16	Kode Akses Konten	485
PLMNID	14	Kode Akses Layanan Masy.	72
Kode Akses IN	8	Kode Akses SMS Masy.	36
Kode Akses SLI	3	Kode Akses SMS Non Konten	45
Kode Akses SLJJ	3	Kode Akses USSD/UMB	45
Kode Akses ITKP	51

Data Per ... ..... 2023

Alokasi Nomor Protokol Internet di Indonesia

6,727,155

Total Alokasi IPv4

2.190573585141708e+27

Total Alokasi IPv6

13,742,110

Total Alokasi ASN

Data Per ... ..... 2023

Pengguna Nomor Protokol Internet per Sektor

Peny. Telekomunikasi	2.473
Pemerintahan	299
Perbankan	29
Pendidikan	215
Lainnya	923

Data Per ... .... 2023

Undang Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri

Penomoran Telekomunikasi

Penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU)

Penomoran Telekomunikasi

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha.
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
Perizinan Penomoran Telekomunikasi termasuk dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Jenis Penomoran Telekomunikasi dan KBLI

No.	Jenis Penomoran Telekomunikasi	Jenis Penyelenggaraan/ Jenis Institusi	KBLI
1	Block Nomor	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched	61100	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
2	National Destination Code (NDC)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
2	National Destination Code (NDC)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61200	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
3	International Signalling Point Code (ISPC)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
4	Signalling Point Code (SPC)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
5	Public Land Mobile Identity (PLMNID)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
6	Kode Akses Intelligent Network (IN)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
7	Kode Akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
8	Kode Akses Sambungan Internasional	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
9	Kode Akses Pusat Panggilan Informasi (Call Center)	Izin Penyelenggaraan Jasa Pusat Panggilan Informasi (Call Center)	82200	Aktivitas Call Centre
10	Kode Akses Panggilan Terkelola (Calling Card)	Sertifikat Penyelenggaraan Jasa Panggilan Terkelola (Calling Card)	61914	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
11	Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	61913	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)
12	Kode Akses Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium)	Sertifikat Penyelenggaraan Jasa Konten SMS Premium	61912	Jasa Konten SMS Premium
13	Kode Akses Pusat Layanan Masyarakat	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61200	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
		Instansi Pemerintah	Non KBLI
		Badan Usaha Milik Negara	Non KBLI
14	Kode Akses Pesan Singkat Layanan Masyarakat	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Circuit Switched	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61200	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel
		Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit	61300	Aktivitas Telekomunikasi Satelit
		Instansi Pemerintah	Non KBLI
		Badan Usaha Milik Negara	Non KBLI
15	Kode Akses Berbasis Unstructured Supplementary Service Data (USSD) dan USSD Menu Browser (UMB)	Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
		Layanan Konten	61100	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
		Instansi Pemerintah	Non KBLI
		Badan Usaha Milik Negara	Non KBLI
16	Kode Akses Layanan Non Konten	Badan Usaha	Non KBLI
17	Kode Akses Layanan Darurat	Penyelenggara Layanan Kedaruratan	Non KBLI

Catatan:
Warna merah: Penggunaan Penomoran diatur dalam Peraturan Menteri tanpa penetapan Penomoran Telekomunikasi ke masing-masing Pelaku Usaha.

Pelayanan Penomoran Telekomunikasi

Permohonan Nomor Baru

Permohonan Nomor Baru merupakan permohonan Penetapan Penomoran Telekomunikasi dalam hal:
- Kebutuhan penomoran bagi Pelaku Usaha dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Perizinan Berusaha.
- Kebutuhan penomoran bagi Pelaku Usaha dalam hal perluasan bidang usaha berupa penambahan layanan baru yang belum ada sebelumnya.
- Kebutuhan penomoran bagi Instansi Pemerintah/Badan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelanggannya.
Permohonan diproses paling lama 6 (enam) hari Kerja.
Permohonan Nomor Tambahan

Permohonan Nomor Tambahan merupakan permohonan Penetapan Penomoran Telekomunikasi dalam hal penambahan penomoran telekomunikasi yang telah ada sebelumnya.

Permohonan diproses paling lama 10 (sepuluh) hari Kerja.

Permohonan Penyesuaian Penetapan Penomoran

Permohonan Penyesuaian Penetapan Penomoran merupakan permohonan Penetapan Penomoran Telekomunikasi dalam hal:
- Terjadi perubahan nama badan hukum
- Terjadi perubahan alamat
- Perubahan ketentuan peraturan perundangundangan
- Penyesuaian penetapan dalam hal terdapat perbedaan antara database, dokumen penetapan penomoran, dan/atau implementasi penggunaannya
Permohonan diproses paling lama 6 (enam) hari Kerja.
Permohonan Pengembalian Penomoran

Permohonan Pengembalian Penomoran merupakan permohonan Pencabutan Penomoran Telekomunikasi dalam hal Penomoran sudah tidak digunakan lagi oleh Pelaku Usaha/Instansi Pemerintah/Badan Usaha.

Biaya Perizinan Penomoran Telekomunikasi

Perizinan Penomoran Telekomunikasi Bagi Pelaku Usaha Bidang Telekomunikasi

Permohonan Nomor Baru

Dokumen Persyaratan:
1. Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan terkait. (Klik Link untuk melihat daftar kode akses yang dapat dipilih)
2. Dokumen Penetapan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
3. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Bagi penyelenggara eksisting, melampirkan dokumen izin penyelenggaraan.
Permohonan Nomor Tambahan

Dokumen Persyaratan:
1. Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan terkait. (Klik Link untuk melihat daftar kode akses yang dapat dipilih)
2. Dokumen Penetapan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
3. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Dokumen izin penyelenggaraan.
5. Laporan Penggunaan Penomoran Telekomunikasi yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Lampiran X PM Kominfo 5/2021. (Unduh Format Laporan Penggunaan Penomoran Telekomunikasi)
6. Untuk permohonan tambahan penetapan Kode Akses Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center) dilengkapi dengan surat resmi permintaan layanan dan kode akses dari calon Pengguna.
7. Untuk permohonan tambahan penetapan kode akses konten pesan pendek premium (SMS Premium) dilengkapi dengan penjelasan singkat (product brief) layanan yang dimintakan penetapan kode akses.

Permohonan Perubahan Penetapan Penomoran

Untuk permohonan perubahan nama atau perubahan alamat Perusahaan, melampirkan:
1. Surat permohonan perubahan penetapan Penomoran Telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan terkait
2. Surat Penetapan Penomoran Telekomunikasi.
3. Dokumen Penetapan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
4. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Bagi Pelaku Usaha, melampirkan dokumen Perizinan sebelum dan sesudah dilakukan perubahan nama atau alamat Perusahaan.
Untuk permohonan perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, melampirkan:
1. Surat permohonan perubahan penetapan Penomoran Telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan terkait
2. Surat Penetapan Penomoran Telekomunikasi.
3. Dokumen Penetapan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
4. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Bagi Pelaku Usaha, melampirkan dokumen Perizinan sebelum dan sesudah dilakukan perubahan nama atau alamat Perusahaan.
6. Referensi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang ditetapkan.

Perizinan Penomoran Telekomunikasi Instansi Pemerintah/ Badan Hukum Non-Penyelenggara Telekomunikasi

Permohonan Nomor Baru

Dokumen Persyaratan:
- Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Instansi/Perusahaan terkait. (Klik Link untuk melihat daftar kode akses yang dapat dipilih)
- Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Bagi Badan Usaha, melampirkan akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bagi Instansi Pemerintah, melampirkan dokumen pembentukan Instansi.
Permohonan Nomor Tambahan

Dokumen Persyaratan:
1. Surat permohonan penetapan penomoran telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi dengan menyampaikan kode akses yang dimohonkan dan rencana peruntukan penomoran yang ditandatangani Pimpinan Instansi/Perusahaan terkait. (Klik Link untuk melihat daftar kode akses yang dapat dipilih)
2. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Laporan Penggunaan Penomoran Telekomunikasi yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan Lampiran X PM Kominfo 5/2021. (Unduh Format Laporan Penggunaan Penomoran Telekomunikasi)
Permohonan Perubahan Penetapan Penomoran

Untuk permohonan perubahan nama atau perubahan alamat Perusahaan, melampirkan:
1. Surat permohonan perubahan penetapan Penomoran Telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi yang ditandatangani Pimpinan Instansi/Perusahaan terkait
2. Surat Penetapan Penomoran Telekomunikasi.
3. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Untuk permohonan perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, melampirkan:
1. Surat permohonan perubahan penetapan Penomoran Telekomunikasi yang ditujukan kepada Direktur Telekomunikasi yang ditandatangani Pimpinan Instansi/Perusahaan terkait
2. Surat Penetapan Penomoran Telekomunikasi.
3. Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Referensi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang ditetapkan.

Evaluasi Permohonan Penetapan Penomoran Telekomunikasi

Ketersediaan Penomoran Telekomunikasi

Permohonan Penetapan Penomoran dapat diproses apabila penomoran yang diminta oleh pemohon tersedia atau belum ditetapkan kepada Pengguna Penomoran Telekomunikasi atau belum dipilih oleh Pemohon lain (first come first served).
Dokumen Persyaratan Lengkap dan Sesuai

Permohonan Penetapan Penomoran dapat diproses apabila dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon telah lengkap dan sesuai.
Penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya telah digunakan

Untuk Pemohonan Penetapan Nomor Tambahan, dilaksanakan Pemeriksaan Lapangan terhadap penggunaan nomor eksisting untuk memastikan penomoran telekomunikasi yang telah ditetapkan kepada pemohon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum pengajuan permohonan telah terpakai. Permohonan Penetapan Penomoran dapat diproses apabila penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya telah digunakan.

Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan oleh Tim Penomoran Telekomunikasi dengan Tim Pemohon, dengan melakukan:
1. Uji Panggilan untuk penggunaan Blok Nomor, National Destination Code (NDC), Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), Kode Akses Sambungan Langsung Internasional (SLI), Kode Akses Intelligent Network (IN), Kode Akses Pusat Panggilan Informasi (Call Center), Kode Akses Panggilan Terkelola (Calling Card), dan Kode Akses Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)
2. Uji layanan untuk penggunaan Kode Akses Konten Pesan Pendek Premium (SMS Premium) dan Kode Akses Konten Pesan Singkat Layanan Masyarakat.
3. Pemeriksaan aplikasi monitoring trafik panggilan/layanan.
4. Pemeriksaan aplikasi manajemen jaringan untuk penggunaan Public Land Mobile Identity (PLMNID),
5. International Signalling Point Code (ISPC), dan Signalling Point Code (SPC).
Hasil Pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, dimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dapat digunakan untuk permohonan tambahan berikutnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ditandatangani.

Perhitungan Okupansi Penomoran

Untuk Pemohonan Penetapan Nomor Tambahan untuk Blok Nomor dan National Destination Code (NDC), dilaksanakan perhitungan okupansi penggunaan penomoran. Permohonan Penetapan Penomoran dapat diproses apabila perhitungan okupansi penomoran telah mencapai kurang dari atau sama dengan 33% (tiga puluh tiga persen).

Permohonan Penetapan Penomoran dapat diproses apabila penomoran yang diminta oleh pemohon tersedia atau belum ditetapkan kepada Pengguna Penomoran Telekomunikasi atau belum dipilih oleh Pemohon lain (first come first served).

Perhitungan Okupansi Blok Nomor:

Perhitungan Okupansi National Destination Code (NDC):

Alur Proses Perizinan Penomoran Telekomunikasi

Pemohon izin terlebih dahulu memperoleh NIB dengan KBLI yang sesuai melalui https://oss.go.id.
Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan melalui Sistem Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui https://layanan.kominfo.go.id.
Petugas perizinan Direktorat Telekomunikasi melakukan evaluasi/verifikasi persyaratan setelah persyaratan disampaikan secara lengkap.
Pemohon menyampaikan permohonan ULO melalui sistem perizinan Direktorat Telekomunikasi Kemkominfo setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai.
Pemohon memperoleh Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) melalui Sistem Perizinan Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah dinyatakan lulus Uji Laik Operasi (ULO).
Perizinan berusaha (dalam bentuk izin untuk KBLI dengan risiko tinggi dan dalam bentuk sertifikat yang terverifikasi untuk KBLI dengan risiko menengah tinggi) yang ditandatangani oleh Menteri Investasi atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika diterbitkan melalui https://oss.go.id

Undang Undang

Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Menteri

Prinsip Nomor Protokol Internet

Nomor Protokol Internet yang adalah Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous System Number), yaitu:
- Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) adalah alamat identifikasi yang diberikan (assign) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet.
- Nomor Sistem Otonom (Autonomous System Number) adalah nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih protokol internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas.
Nomor Protokol Internet merupakan sumber daya utama untuk terselenggaranya komunikasi internet yang dikelola oleh lembaga internasional dan penggunaannya mengacu kepada standar pengaturan internasional.
Struktur Pengalokasian Nomor Protokol Internet:

Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional

Pengelolaan Nomor Protokol Internet adalah lingkup kegiatan pendistribusian, pengadministrasian, dan pengoperasian pemeliharaan sistem Nomor Protokol Internet. Pengalokasian Nomor Protokol Internet diselenggarakan secara selaras berdasarkan hierarki dari tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal.
Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional adalah Registri Nomor Protokol Internet untuk Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 785 Tahun 2017 tentang Pengelola Nomor Protokol Internet, telah menetapkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagai Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional, dimana APJII telah memeroleh pendelegasian dari Pengelola Nomor Protokol Internet Regional (APNIC).
Pengelolaan Nomor PI diselenggarakan dengan prinsip nondiskriminasi, transparansi, dan akuntabel

Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet

Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet merupakan forum yang beranggotakan perwakilan dari stakeholder pengguna Nomor Protokol Internet yang bertugas membantu Menteri dalam merumuskan kebijakan dan melakukan kajian pengelolaan Nomor PI Nasional.
Anggota Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet diangkat untuk periode 5 (lima) tahun oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.